Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, percaya bahwa penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax Administration System) dapat meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan, penerapan sistem pajak modern ini berpotensi meningkatkan rasio perpajakan dari sekitar 10% menjadi 12%.
“Di Kemenkeu, kami percaya bahwa dengan sistem ini, kita bisa meningkatkan rasio perpajakan dari 10% menjadi 12%,” kata Thomas dalam diskusi media di Anyer, Serang, Banten, yang dikutip pada Kamis, 26 September 2024.
Thomas menambahkan bahwa selain penerapan sistem ini, pemerintah yang akan datang juga akan terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, rasio perpajakan akan turut meningkat. “Rasio pajak seharusnya dapat didorong lebih lanjut dengan cara memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.
Sebagai informasi, Coretax adalah sistem informasi perpajakan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat ini, DJP sedang melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan sistem tersebut.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menargetkan bahwa sistem ini akan rampung pada akhir 2024 dan dirilis untuk digunakan oleh publik pada awal Januari 2025, yang bertepatan dengan tahun pertama Prabowo.
Di sisi lain, Partner LF Consulting, Lani Dharmasetya, berpendapat bahwa coretax dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Menurutnya, layanan digital yang ditawarkan oleh coretax memudahkan proses pemenuhan kewajiban pajak dan lebih mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan dengan layanan pada sistem yang ada saat ini.
