Home / Regulations / KUP

New Regulation

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.03/2012
Tanggal 7 Agustus 2012
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Peraturan Bersama: PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.07/2012 dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.011/2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.011/2012
Tanggal 3 Agustus 2012
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.03/2012
Tanggal 17 Juli 2012
Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Lampiran: Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4
Lampiran Lengkap


PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2012
Tanggal 12 Juni 2012
Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2012
Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2012
Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
(Lampiran)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.03/2012
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
(Lampiran)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.03/2012
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.01/2012
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.011/2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2012
Tanggal 24 Agustus 2012
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan/atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2012
Tanggal 2 Juli 2012
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Bentuk Elektronik Untuk Tahun Pajak 2011 Bagi Wajib Pajak Badan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2012
Tanggal 11 Juni 2012
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2012
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Dan Surat Setoran Pajak Atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram
Lampiran PER-13/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012
Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Link2)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2012
Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lampiran) (Link2)
Aturan Terkait: SE-04/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak (Link2)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-233/PJ/2012
Tanggal 10 Juli 2012
Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-102/PJ/2012
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak Dan Gas Bumi
Lampiran KEP-102/PJ/2012

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-26/PJ/2012
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Direktur Jenderal Pajak
Lampiran KEP-26/PJ/2012 (link2)