Naiknya Target Penerimaan Pajak 2020 oleh Pemerintah, Rp 1.680 T

November 25, 2019


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar acara workshop go public dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Acara tersebut diikuti oleh lebih dari 160 wajib pajak berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di delapan kantor wilayah DJP di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Jakarta – Dilansir dari Tempo.co, telah adanya target dari Kementrian Keuangan untuk pendapatan negara dari sisi sektor pajak sebesar Rp 1.680 triliun pada tahun 2020. Terjadinya kenaikan angka sebesar Rp 123 triliun itu sebelumnya berjumlah 1.557 triliun.

“Target pendapatan pajak 2020 akan diperjuangkan. Duit pajak ini nantinya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Peni Hirjanto di kantornya yang dikutip dari Tempo.co, Jakarta, Sabtu, 23 November 2019.

Peni Hirjanto mengaku optimis meskipun pajak negara sedang mengalami tekanan, karena kementeriannya akan mencapai terwujudnya pajak dengan nilai yang diharapkan. Saat ini, pendapatan pajak hanya tumbuh 1,2 persen bila dibandingkan dengan periode tahun lalu.

Pendapatan pajak negara hanya mencapai Rp 1.173,9 triliun per 31 Oktober berdasarkan data Kementrian Keuangan. Target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2019  setara dengan angka 65,7 persen. Telah tercatat adanya kontraksi dari beberapa subsektor pendapatan pajak.

Peni juga melanjutkan bahwa dalam memenuhi target pendapatan pajak, telah dilakukan reformasi perpajakan. “Kami melakukan perbaikan dari sisi sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis, IT, semuanya,” tuturnya yang juga dikutip dari Tempo.co.

Hal lainnya juga, Peni mengatakan negara sedang dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga agar terjadinya ketertiban melaporkan pajak tahunannya, maka wajib pajak bakal didorong.

Bila dilihat dari data Kementerian Keuangan, tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019 tergolong rendah. Angka kepatuhan yan tercatat di kementerian Cuma 68-70 persen. “Ini baru kepatuhan formal. Belum lagi kepatuhan material,” ujarnya yang juga dikutip dari Tempo.co.

Hadi Poernomo sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan untuk memperkuat basis data melalui single identity number atau SIN agar bisa melakukan peningkatan penerimaan pajak. SIN akan memajukan rasio pajak menjadi 16-19 persen.

"Rasio pajak akan naik menjadi 16-19 persen. Karena dengan sistem itu, semua nanti akan pengakuan dosa bersama. Anda akan ngaku semua sehingga mengurangi korupsi secara sistem," ujar Hadi saat yang dikutip dari Tempo.co ditemui di tempat yang sama.

Hadi mengatakan, beberapa negara telah berhasil memajukan penerimaan pajak dan memajukan kepatahun wajib pajak degnan pengatan basis dan SIN. Adapun negara-negaranya adalah Malaysia, Amerika Serikat, dan Inggris.