Home / Consultation / Consultation List

Consultation List


Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar tata cara dan ketentuan perpajakan, silakan sampaikan pertanyaan Anda tersebut dengan mengisi Formulir Konsultasi ini .

Pertanyaan Anda tersebut akan segera kami jawab.

Terima kasih.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If you have a question about the tax procedures and tax regulations, please submit your question in here.

We will answer your question as soon as possible.

Thank you.

  • Luccy… - Jakarta | July 13, 2012

    Apakah penjualan batu galian c terhutang PPN ? Bagaimana perlakuan perpajakannya ? ?

    Berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) diatur bahwa jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.


    Dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) ini disebutkan bahwa barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ini meliputi:

    a.    minyak mentah (crude oil);
    b.    gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
    c.    panas bumi;
    d.    asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
    e.    batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
    f.    bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

    Jadi sepanjang batu galian C yang dijual yang merupakan barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang memenuhi jenis-jenis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) UU PPN huruf a s.d. huruf f tersebut, atas penjualannya tidak terutang PPN.

  • aston… - jakarta | May 11, 2012

    pertanyaan : pembagian deviden ke PT apakah termasuk terhutang pph final ? ?

    Dividen yang diterima oleh badan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) adalah merupakan objek PPh yang tidak final kecuali untuk dividen yang diterima oleh badan yang berbentuk PT yang memiliki kepemilikan saham pada perusahaan yang membayarkan dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor, adalah merupakan penghasilan yang bukan objek PPh.

  • asthon - jakarta | May 8, 2012

    apakah pendapatan sewa terkena pph final masih harus dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi. jika tidak, apa sanksinya? terima kasih ?

    Penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh final tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada bagian "Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final" (pada form 1770 S terletak di formulir 1770 S-II Bagian A; sedangkan pada form 1770 terletak di formulir 1770 S-III Bagian A).

    Secara perhitungan, penghasilan final yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan tidak akan mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran pajak, karena penghasilan yang dikenakan PPh Final ini tidak dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun jika berdasarkan ketentuan formal yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):

    1. Pasal 38 huruf b ditegaskan bahwa: Setiap orang yang karena kealpaannya menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap , atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
    2. Pasal 39 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

    Dengan demikian, maka apabila penghasilan sewa yang telah dikenakan PPh Final ini tidak dilaporkan dalam SPT, maka tindakan ini merupakan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tersebut.